Sintang – Polres Sintang mengamankan kegiatan audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Kelangkaan Minyak Kabupaten Sintang (AMPKM) di Pertamina Fuel Terminal Sintang, Rabu (9/9/2026). Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Sebanyak 127 personel Polres Sintang dan Polsek Sintang Kota diterjunkan dalam pengamanan kegiatan tersebut. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, turut hadir bersama Wakil Bupati Sintang Florensius Roni, jajaran Polres Sintang, unsur TNI, Kesbangpol, serta pihak Pertamina.
Massa sebelumnya berkumpul di kawasan Eks Lapangan Terbang Susilo sekitar pukul 08.00 WIB. Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB massa bergerak menuju Pertamina Fuel Terminal Sintang dan pada pukul 09.15 WIB memasuki ruang rapat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak Pertamina.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan terkait sulitnya memperoleh BBM di sejumlah SPBU, panjangnya antrean, dugaan penggunaan tangki modifikasi dan barcode yang digunakan berulang kali, serta harga BBM eceran yang dinilai tinggi.
Masyarakat juga meminta adanya keterbukaan informasi mengenai kuota BBM, jumlah pengiriman atau delivery order (DO) untuk masing-masing SPBU, jadwal pendistribusian, serta mekanisme pengisian BBM agar masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah.
Selain itu, peserta audiensi meminta agar pengawasan terhadap SPBU diperkuat sehingga tidak terjadi praktik yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Mereka juga menyampaikan perlunya pengaturan terhadap penjualan BBM eceran agar tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Pertamina menyatakan seluruh kritik, tuntutan, dan masukan yang disampaikan akan diinventarisasi untuk dibahas lebih lanjut. Pertamina juga menyampaikan bahwa distribusi BBM dari Pontianak akan ditingkatkan dengan skala besar dan penyalurannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan maupun pinggiran.
Pihak Pertamina juga menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran oleh SPBU yang tidak sesuai dengan regulasi, akan dilakukan tindak lanjut dan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengapresiasi penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung. Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari pertemuan tersebut.
Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara Pertamina dan pengelola SPBU. Menurutnya, panjangnya antrean perlu menjadi perhatian bersama, termasuk kemungkinan keterbatasan jumlah nosel pada sejumlah SPBU.
“Kami berharap pihak Pertamina dapat berkoordinasi dengan SPBU untuk melihat kebutuhan di lapangan, termasuk terkait penambahan nosel atau solusi lainnya sehingga antrean masyarakat dapat terurai,” ujar Kapolres Sintang.
Kapolres juga menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan melalui koordinasi dan langkah yang terukur. Regulasi serta mekanisme distribusi yang dibutuhkan masyarakat diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar persoalan BBM tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas.
Sebagai hasil audiensi, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pihak masyarakat, Pertamina dan pemerintah. Salah satu poin yang disepakati adalah upaya menindaklanjuti penumpukan kendaraan di SPBU, termasuk mendorong penambahan nosel untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
