Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas menunjukkan tren positif terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tercatat meningkat menjadi 82,4 persen, lebih tinggi dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada pada angka 76,2 persen.
Survei yang dilaksanakan pada 9–18 April 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia dan dipublikasikan pada Jumat (26/6/2026) itu juga mencatat peningkatan citra kelembagaan Polri menjadi 71,5 persen dari sebelumnya 64,4 persen. Litbang Kompas menilai peningkatan citra tersebut tidak terlepas dari semakin aktifnya peran anggota Polri sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat di lapangan.
Menanggapi hasil survei tersebut, analis kebijakan publik dan sosial-politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan apresiasi atas meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti bahwa berbagai upaya pembenahan yang dilakukan institusi kepolisian mulai mendapat pengakuan dari masyarakat.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dan dedikasi tinggi Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., beserta seluruh jajaran Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia yang tanpa kenal lelah bekerja siang dan malam dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah kerjanya masing-masing,” kata Nasky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat itu menilai terdapat sejumlah faktor yang mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satunya adalah komitmen institusi di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dinilai konsisten membuka ruang terhadap kritik, saran, dan masukan yang objektif serta konstruktif sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan kualitas pelayanan.
Selain itu, menurut Nasky, Polri semakin menunjukkan kemampuan untuk merespons berbagai persoalan masyarakat secara cepat dan adaptif. Pendekatan yang lebih humanis dinilai mampu mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Korps Bhayangkara di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membawa wajah baru Polri. Tidak lagi sekadar mengedepankan tindakan represif atau penegakan hukum yang kaku, melainkan pendekatan yang persuasif, solutif, dialogis, dan mengayomi. Polisi kini lebih dekat, lebih ramah, dan lebih cepat merespons aduan warga. Arah transformasi Polri Presisi saat ini kian jelas. Perubahan kultur ini yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Nasky.
Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu juga mengajak masyarakat untuk melihat secara objektif berbagai perubahan yang terjadi di tubuh Polri. Menurutnya, visi Polri Presisi dan Polri untuk Masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi telah diwujudkan melalui reformasi internal, transformasi kelembagaan, dan peningkatan pelayanan publik yang nyata. Ia menilai kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang tenang, disiplin, tegas, dan responsif menjadi salah satu faktor penting yang mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, Founder Nasky Milenial Center (NMC) tersebut mengingatkan agar hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik mencapai 82,4 persen tidak membuat jajaran Polri cepat merasa puas. Ia berharap capaian tersebut dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Capaian ini harus dimaknai sebagai amanah rakyat yang mendorong institusi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta keberpihakan pada nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Hal itu harus tercermin melalui pelayanan publik yang humanis, penegakan hukum yang berkeadilan, serta keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari iklim demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
