Sintang – Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, menghadiri kegiatan reses Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, bersama rombongan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan di Pendopo Bupati Sintang, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.15 hingga 11.00 WIB tersebut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Bupati Kubu Raya Sujiwo, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpak, perwakilan Kodim 1205/Sintang, perwakilan Kejaksaan Negeri Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus, serta sejumlah perwakilan instansi pemerintah dan balai teknis terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Usulan itu meliputi peningkatan jalan menuju kawasan perbatasan, peningkatan ruas Jalan MT Haryono hingga Tugu Jam, pelebaran Jalan Lintas Melawi, pembangunan duplikasi Jembatan Melawi, serta penanganan Jembatan Ketungau II.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan penanganan tanah longsor dan penguatan tebing di Kampung Ladang, kawasan depan Pendopo Bupati, dan Sungai Ana. Usulan lainnya mencakup bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor skala besar di desa, pembangunan rumah sakit umum, pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan di Kecamatan Kayan Hulu dan Ambalau, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan instalasi pengolahan lumpur tinja, serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Kelik di Kecamatan Ketungau Hulu.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa kunjungan reses tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melihat langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya wilayah timur Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan negara.
Dalam pemaparannya, Lasarus menjelaskan sejumlah rencana penanganan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Peningkatan beberapa ruas jalan menjadi salah satu fokus, di antaranya jalur Sintang menuju Ketungau Hulu, Simpang Manis Raya–Sepauk Hulu, Paoh Benua–Tempunak, Simpang Pandan–Tempunak Hulu, Umin–Baras, serta ruas Nanga Dedai–Simpang Kenukut hingga pengembangan jalur dari Desa Ipoh–Tuguk menuju Nanga Mau, Kecamatan Kayan Hilir.
Terkait pembangunan duplikasi Jembatan Melawi, Lasarus menyampaikan bahwa studi telah dilakukan dan pembangunan fisik Jembatan Melawi II direncanakan mulai pada 2028. Sementara itu, peningkatan jalan dari Simpang Tugu Jam menuju kawasan bandara lama direncanakan mulai pada 2027, termasuk penataan kawasan dengan pembangunan bundaran.
Untuk pelebaran Jalan Lintas Melawi, pendanaan direncanakan melalui pemerintah pusat. Prosesnya memerlukan koordinasi lebih lanjut, penyusunan desain, serta penyelesaian persoalan pembebasan lahan. Adapun Jembatan Ketungau akan menjalani audit struktur terlebih dahulu sebagai dasar penentuan langkah penanganan berikutnya.
Lasarus juga menyampaikan bahwa anggaran telah disiapkan untuk penanganan tanah longsor dan penguatan tebing sungai di kawasan Sungai Ana, Kampung Ladang, dan depan Pendopo Bupati Sintang. Sementara itu, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat akan diupayakan secara bertahap.
Mengenai rencana pembangunan PLBN Sei Kelik, Lasarus menjelaskan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena belum adanya rencana pembangunan pos perbatasan dari pihak Malaysia di kawasan tersebut. Dalam pertemuan itu, turut disampaikan rencana penataan kawasan strategis, termasuk pemugaran Istana Al Muqarramah Sintang.
Lasarus juga meminta dukungan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
